Jakarta, Aksaranesia.com – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). Dalam rakor tersebut, Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, menegaskan pentingnya netralitas anggota Polri dalam menghadapi Pilkada 2024, yang saat ini telah memasuki masa kampanye.

Irjen Abdul Karim menjelaskan bahwa netralitas Polri menjadi prioritas utama selama Pilkada. Ia menekankan bahwa anggota Polri yang ingin terlibat dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari institusi. “Polri harus netral, dan jika ditemukan ada anggota yang terlibat dalam Pilkada, tindakan tegas akan diambil,” tegasnya.

Dalam rakor ini, Irjen Karim juga memaparkan “commander wish”, yaitu arahan kebijakan pimpinan yang bertujuan menyamakan persepsi seluruh jajaran Polri, mulai dari Mabes hingga Polda. “Arahan ini harus diterapkan di seluruh jajaran, agar semua anggota memahami dan mematuhi kebijakan terkait netralitas dan penegakan hukum,” tambahnya.

Selain menekankan netralitas Polri dalam Pilkada, rakor juga membahas langkah strategis dalam penegakan hukum dan disiplin internal. Irjen Karim menyebutkan bahwa Polri akan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk melalui media sosial. “Kami menerima kritik dan masukan, termasuk dari media sosial, untuk memperbaiki organisasi dan meningkatkan penegakan disiplin anggota,” ujar Karim.

Kasus-kasus yang viral, terutama yang menyangkut perempuan dan anak, juga menjadi perhatian khusus Divpropam Polri. “Propam akan mengawal penanganan kasus-kasus ini secara objektif, transparan, dan tegas,” lanjutnya.

Irjen Abdul Karim juga menambahkan bahwa Divpropam siap untuk menerima segala bentuk koreksi dari masyarakat, yang dianggap sebagai bentuk kontribusi untuk memperbaiki organisasi Polri ke depan. “Kritik dari masyarakat, bahkan yang berupa hujatan, akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan integritas Polri,” pungkasnya.